Keputusan itu diambil setelah Ketua MAKI Jatim Heru Satriyo bertemu langsung dengan Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait sekitar pukul 11.25 WIB di Pendopo Kabupaten Jember.
Pertemuan tersebut berlangsung, Heru mengaku sebelumnya MAKI telah melakukan persiapan untuk menggelar aksi secara maksimal bahkan semua personel dan armada telah disiapkan untuk turun dalam aksi tersebut.
Namun setelah mendapat penjelasan langsung dari Bupati Jember, MAKI memilih melakukan kajian ulang sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Saya sebagai pimpinan MAKI Jawa Timur dipanggil oleh Gus Bupati Jember dalam pertemuan itu kami membicarakan sebenarnya apa yang terjadi,” ujar Heru dalam keterangan persnya di dampingi Ketua LSM Jahanam Dwi Agus.
Heru mengatakan, setelah bertemu dengan Bupati Jember, pihaknya langsung menggelar pembahasan internal. Pertemuan itu dilakukan untuk mencermati persoalan rencana utang secara lebih mendalam.
Menurut dia, MAKI tidak ingin mengambil sikap hanya berdasarkan isu yang berkembang. Terlebih, persoalan utang daerah menyangkut kebijakan keuangan pemerintah yang harus dilihat secara utuh.
“Setelah mengkaji lebih dalam sesuai keterangan yang disampaikan Gus Bupati Jember kepada saya, akhirnya kami mengambil sikap untuk melihat kembali persoalan ini secara menyeluruh,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menyoroti kondisi keuangan Kabupaten Jember. Salah satunya terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang disebut mencapai sekitar Rp648 miliar pada akhir 2025.
MAKI mempertanyakan bagaimana SiLPA tersebut terbentuk serta bagaimana proses pengawasan dan pembahasannya di DPRD Jember.
“Kami juga tidak menguliti lebih dalam bagaimana kemudian terciptanya SiLPA di akhir Desember 2025 sejumlah Rp648 miliar.
Kami juga mempertanyakan kepada DPRD Jember bagaimana kemudian orkestrasi yang dijalankan ketika mengetahui ada SiLPA Rp648 miliar,” ungkapnya.
Heru Maki jatim menilai persoalan tersebut penting dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Sebab, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dia juga menyinggung langkah DPRD Jember yang disebut telah mendatangi Kementerian Keuangan untuk menjajaki rencana pembiayaan utang daerah tersebut.
Heru menegaskan, MAKI tidak ingin terseret dalam polemik yang berkembang. Menurut dia, persoalan rencana utang Rp780 miliar harus dibedah berdasarkan data dan kondisi keuangan daerah.
Dengan pembatalan aksi tersebut, MAKI Jatim untuk sementara memilih mengedepankan kajian dan pendalaman data. Namun, Heru memastikan pihaknya tetap mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember, terutama yang berkaitan dengan rencana utang tersebut.
Sementara itu dengan rumor isu demo sebelumnya masyarakat jember kecewa tentunya jelas kecewa dengan sangat dan hal ini perlu dipertanyakan apakah ketua MAKI sudah di gembosi oleh pemerintah jember saat ketemu Gus Fawaid.. (Erna - MJ)
Terimakasih atas tanggapan dan komentar anda, kami team Redaksi akan menyaring komentar anda dalam waktu dekat guna kebijakan komonikasi untuk menghindari kata kata kurang pantas, sara, hoax, dan diskriminasi.
Dalam jangka waktu 1x24 jam segera kami balas
Kami tunggu saran dan kritikannya, salam !!!