"Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Daerah", Berharap Perubahan yang Lebih Baik

MITRAJATIM.COM - Pernyataan "jangan menyalahgunakan kewenangannya" hal ini adalah seruan penting yang didukung oleh aturan hukum yang diberlakukan pada siapapun yang melanggar.

"Ketua Forum Peduli Masyarakat (FPM) Bondowoso menyampaikan hal ini, bertujuhan untuk memperingatkan pada semua pihak berkerja secara profesional, jangan sampai ada sisipan dan asupan seperti yang pernah terjadi sebelumnya, berharap agar dapat mencapai pemerintahan yang baik (good government).

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara seperti yang tercantum dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, melarang pejabat melampaui wewenang mencampuradukkan kewewenanganya.

"Jika hal ini terjadi, bisa menimbulkan kerugian pada lainnya, hal ini dapat dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana, diminta bertanggung jawab mengembalikan kerugian keuangan negara, menurut undang-undang seperti tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemeberantasan tindak pidana korupsi.

Tindakan penyalahgunaan wewenang memiliki konsekuensi hukum dan administratif.

Sanksi Administratif. 

Pejabat dapat dikenakan tindakan disiplin, seperti pencopotan dari jabatan atau sanksi lainnya sesuai aturan kepegawaian.

Sanksi Pidana, 

Jika penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian keuangan negara atau menguntungkan diri sendiri/orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU Tipikor.

Tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan KKN serta Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut kita semua dituntut untuk mematuhinya agar tidak melanggar peraturan, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua dapat mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Terkait pelayanan publik", masih banyak dikeluhkan awak media, LSM dan masyarakat, masih banyak OPD sulit ditemui untuk dikonfirmasi, ada apa?, setelah ditelusuri, terkonfirmasi jawaban melalui WhatsApp, "maaf  masih ada rapat", ini terjadi hampir setiap hari.

Hal ini banyak dikeluhkan oleh sejumlah Awak Media, NgO dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .Yang menjadi pertanyakan, apakah ada perlakuhan khusus? ataukah sengaja menghindar? memberikan informasi merupakan kewajiban pemerintah, untuk diteruskan pada masyarakat demi kepentingan informasi pada publik.

Investigasi penelitian menggunakan yuridis normatif, penulisan ini bersifat deskritif analitis. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Red-MJ)