Persidangan Gugatan Pilkades Bondowoso, Tergugat Hanya Menyerahkan Duplik. Setelah itu Sidang di Tutup

BONDOWOSO, mitrajatim.com – Sidang gugatan perbuatan melawan hukum proses seleksi Pilkades Bondowoso, pnyerahan dan pembacakan Duplik dari Kuasa Para Tergugat atas Replik dari Kuasa Penggugat di Pengadilan Negeri Bondowoso pada kamis, tanggal (20/01/2022).

Pihak Kuasa Tergugat tidak membacakan duplik, tetapi hanya menyerahkan kepada Majelis Hakim, selanjutnya terkesan terburu-buru pulang meninggalkan ruang sidang PN Bondowoso. 

Menurut Pengacara Tergugat, Edy Firman, SH., MH, intinya di mana secara hukum acara, dalam persidangan itu tergantung dari pihak Penggugat dan Tergugat. Sidang hari ini yang punya hak Tergugat. “Mungkin Kuasa Tergugat sudah merasa capek dan malu atau bagaimana sehingga tidak akan mau dibacakan, akhirnya dianggap telah dibacakan. Saya ngikutin irama Tergugat, kalau  sidang sebelumnya,  saya disuruh membacakan replik, yang  bacakan”.

“Sebenarnya duplik adalah penegasan dari bantahan atau Jawaban Tergugat setelah adanya Replik dari Penggugat. Dengan berlangsungnya acara jawab-menjawab ini sampai kepada duplik, akan menjadi jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara antara pihak Penggugat dan Tergugat”, kata Edy Firman.

“Agenda Persidangan berikutnya pembacaan Putusan Sela dari Majelis Hakim, bisa berupa mengabulkan Eksepsi dengan konsekuensi perkara dihentikan pemeriksaannya, dan dapat pula Eksepsi tersebut ditolak dengan konsekuensi pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya”.

“Duplik Tergugat sebenarnya hanya pengulangan jawaban yang sama sebagaimana yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat pada sidang sebelumnya. “Sama dengan jawaban kemarin, jadi duplik  ini tujuannya untuk referensi masukan bagi Majelis Hakim untuk melakukan putusan sela, berupa kompetensi Absolut. Apakah kewenangan Pengadilan Negeri atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Terkait legal standing Kuasa Tergugat yang sering ganti dan secara administrasi salah, Edy Firman menjelaskan sudah menyampaikan  secara lisan kepada Majelis Hakim dan  saya menyatakan keberatan. “Memang yang mempunyai kewenangan dalam sidang adalah Majelis Hakim. Walaupun itu kewenangan atau prerogratif Majelis Hakim istilahnya, tetap tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada sesuai dengan hukum acara”.

“Sebelum sidang, harus ada legal standing dulu, Kuasa Hukum itu duduk sebagai apa. Secara teknisnya Kuasa Tergugat salah dalam memasukkan kuasa Tergugat atas nama Samsul Hadi,seharusnya tersendiri baru digabung dengan lainnya. Jadi pertama surat kuasa tanggal 10 November yang kedua 28 Desember 2021”.

Suray kuasa itu sudah dicabut, lalu mana Surat Kuasa Tergugat yang masih berlaku. Sudah kami sampaikan ke Majelis Hakim, bahkan dengan tegas tertuang pada Replik kami atas keberatan Surat Kuasa Tergugat tersebut, pungkas Edy Firman. (Sh/Er/Tim*)

Share:

Read More

Pernyataan Wabup Bondowoso “Masih Marak Jual Beli Jabatan”, Fakta Atau Rumor

BONDOWOSO, Mitrajatim.Com – Berita pernyataan Wakil Bupati Bondowoso, H. Irwan Bachtiar Rahmat di situs berita indonesiapos.co.id (17/01/2022),yang menyatakan “masih marak jual beli jabatan” dan “lebih baik kita bergabung dengan mantan preman yang sudah bertaubat, dari pada tokoh agama yang kemudian menjadi preman”, menjadi pembahasan masyarakat di berbagai kalangan.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Bondowoso, Sumitro Hadi, menanggapi pernyataan “vulgar” wakil Bupati Bondowoso yang menyatakan di media online, dugaan tindak pidana jual beli jabatan yang terjadi di Pemkab Bondowoso.

“Adanya berita tersebut menjadi kajian hukum LSM LAKI Bondowoso, terkait kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut (Wakil Bupati) dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan”, jelas Sumitro.

Selanjutnya, Wabup Bondowoso dapat dikatagorikan sebagai pihak yang mengetahui suatu tindak pidana atau saksi, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu : “Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

"Pada prinsipnya, menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang yang dipanggil oleh aparat penegak hukum, mengingat pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sengaja tidak segera memberitahukan tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum dapat dipidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.“

Jika pernyataan Wakil Bupati Bondowoso, H.Irwan Bachtiah Rahmat  tersebut tidak benar atau menyebar informasi yang bermuatan pencemaran nama baik, di media online, dalam UU ITE ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Maka ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda p’aling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

"Kemudian ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, adalah sebagaima diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terkait delik, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2016, delik-delik tersebut dapat dilaporkan atau diadukan kepada Penyidik POLRI atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (“PPNS ITE”). Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana yang berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

"Kesimpulannya, pernyataan H. Irwan Bachtiar Rahmat, sebagai pihak yang mengungkap praktik kotor jual beli jabatan di Pemkab Bondowoso. Sebaliknya pernyataan Wabup jika tidak berdasarkan fakta dan bukti yang jelas, bisa saja pihak yang merasa dirugikan melaporkan pernyatan tersebut. Seharusnya APH tanggap dan jeli menyelidiki kasus tersebut. (Sh/Tim*)

Share:

Read More

Lanjutan Sidang Gugatan Pilkades Bondowoso, Kuasa Hukum Tergugat Mengakui Ada Kesalahan

BONDOWOSO Mitrajatim.Com - Sidang lanjutan gugatan dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses seleksi Pilkades Bondowoso 2021 kembali digelar di Pengadilan Negeri Bondowoso, Kamis (13/01).

Agenda sidang mendengarkan Replik dari Kuasa Para Penggugat atas jawaban Bupati Bondowoso, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso cq. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bondowoso dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Bondowoso sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Dalam persidangan, penggugat melalui pengacaranya Edy Firman, SH., MH.,  membantah semua jawaban tergugat.

"Semua materi jawaban yang disampaikan Ketua Panitia melalui kuasa hukumnya pada persidangan Kamis 30 Desember 2021, kami bantah. Jawaban yang diberikan bahkan terkesan retorika hanya mencari pembenaran tanpa dasar," kata Edy Firman kepada wartawan usai sidang.

Edy Firman mengatakan, pihaknya sudah membeberkan bukti-bukti yang memperkuat dugaan kesalahan tergugat, terkait Surat Dinas yang tidak sesuaid engan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah juga adanya Narapidana kasus Korupsi yang lolos menjadi peserta Pilkades. Di persidangan, pihak Tergugat mengakui adanya kesalahan Surat Panitia Pilkades mengakui narapidana Korupsi lolos seleksi, serta pihak Tergugat tidak bisa membantah materi guguatan.

"Pada sidang ke -5, Edi Firman mengatakan, Kuasa Hukum Tergugat tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kuasa Hukum Tergugat terkesan mengabaikan atau tidak memahami legal standing sebagai penerima kuasa.

Ia Menjelaskan, SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah : 1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan; 2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa; 3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat); 4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

“Kuasa hukum tergugat merupakan para master hukum di Pemerintah Pemkab Bondowoso, menjadi aneh jika dalam sidang ke-5 masih belum bisa menyempurnakan legal standing  sebagai penerima kuasa dari pihak Tergugat. Hal yang prinsip dan mendasar saja tidak dilaksanakan, tidak salah jika terjadi carut marut dalam proses seleksi Pilkades," Pungkasnya. (Sh/Er/Tim)

Share:

Read More

Sejumlah 273 Murid di SDN Tenaru Driyorejo, Telah Jalani Vaksin

GRESIK, Mitrajatim.Com - Ada 273 murid SDN Tenaru Kecamatan Driyorejo yang mrngikuti Vaksin di ruang UKS, hari Rabo, (12/1/2022)

Murid murid SDN Tenaru nampak ceriah dan antusias mengantri menunggu giliran untuk divaksin, mereka tidak ada kesan rasa takut, justru nampak ceriah sesekali bersenda gurau satu dengan yang lain.

"KepSek SDN Tenaru, Dra.Srisujati Ningsih Spd,.MM. saat dikonfirmasi oleh Mitrajatim.Com mengatakan" Ia merasa bersyukur' ternyata anak didiknya menyambut antusias dan tidak nampak rasa takut untuk divaksin," Tuturnya.

Di sisi lain, para murid berjajar diluar ruangan menunggu giluiran untuk divaksin petugas dari Puskesmas Driyorejo.

"Dra.Srisujati Ningsih Spd,.MM, menyampaikan rasa terimakakasih pada para pihak yang turut membantu kesuksesan kegiatan vaksinasi pada murid murid,  dan semua ini berkat kerjasama serta dukungan para guru," Pungkasnya.  (Sh/Cip*)

 

 

Share:

Read More

Bupati Bondowoso Bentuk Dua OPD Baru, Tunjuk Dokter jadi Kadishub

 

BONDOWOSO, Mitrajatim.Com - Penggabungan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Bondowoso, Bupati KH. Salwa Arifin melantik dua Kepala OPD baru. Yakin, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Kadisnakkan).

Lebih lanjut, Dua Kepala OPD baru yang dilantik Bupati Salwa Arifin di Pendapo Bupati Bondowoso, Senin 3 Januari 2022, diantaranya dr. Agus Suwardjito dan M. Halil. Dokter Agus menjadi Kadishub yang sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), sebabnya DPPKB digabung di Dinas Sosial (Dinsos).

"M.Halil yang sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dipercaya oleh Bupati Salwa menjadi Kadisnakkan. karena Ketahanan Pangan digabung di Dinas Pertanian. Namun, pelantikan dokter Agus Suwardjito sebagai Kadishub oleh Bupati Salwa, dianggap aneh dan menarik perhatihan hingga menjadi sorotan publik.

Karena latar belakang Agus Suwardjito dokter dan pernah menjabat Kepala Dinkes, Direktur RSUD dr. Kusnadi dan Asisten II Pemkab Bondowoso. "Tidak tepat pak Agus menjadi Kadishub, karena latar belakangnya dokter," kata salah seorang ASN saat usai pelantikan, Senin 3 Januari 2022.

upati Salwa menegaskan, tidak ada masalah penempatan dokter Agus dari Kepala DPPKB menjadi Kadishub. Karena, sudah disesuaikan kondisi saat ini dan berkoordinasi dengan Kemendagri serta mengacu Permen PAN-RB No.17/2021 "Penggabungan DPPKB ke Dinas Sosial dan dokter Agus sebagai Kadishub, saya kira tak masalah," tegas Bupati Salwa.

Selanjutnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso Asnawi Sabil menambahkan, penunjukan dokter Agus sebagai Kadishub merupakan keniscayaan. Mengingat, semua Kepala OPD lingkup Pemkab Bondowoso sudah terisi.

"Pelantikan Kadishub dan Kadisnakkan konteksnya bukan open bidding, tapi adanya perubahan struktur OPD baru. Sehingga, dokter Agus sebagai kepala OPD yang digabung, bisa langsung dilantik Kepala OPD lain yang belum terisi," tambahnya.

Ada dua OPD baru, Pemkab Bondowoso memisahkan kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bergabung Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Bupati Salwa juga merombak ratusan pejabat administrasi eselon III dan IV lingkup pemkab ke jabatan fungsional. Yakni, melantik 40 pejabat eselon III dan IV pada 27 Desember 2021 serta 200 pejabat eselon III dan IV pada 31 Desember 2021. (Sh/Tim*)

Share:

Read More

Sidang Gugatan Pilkades, Edy Firman Protes Kuasa Hukum “Selundupan” Tergugat

 

BONDOWOSO – Mitrajatim.Com – Sidang  gugatan pada panitia pilkades Kabupaten Bondowoso kembali digelar ke-4 kalinya, diruang sidang cakra 1 Pengadilan Negeri Bondowoso, Kamis 30 Desember 2021. Agenda sidang gugatan adalah jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Jawaban tergugat mengenai eksepsi dan pokok perkara yang telah diajukan dan dibacakan dihadapan sidang oleh kuasa hukum para Tergugat dengan  menjawab pokok persoalan dan mengemukakan alasan-alasan, adalah penyangkalan (atau bantahan).

Jawaban yang dibacakan oleh pengacara Tergugat, membantah yang diajukan oleh penggugat. Dan memohon/gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak dengan alasan-alasan sebagaimana jawaban tersebut berisi eksepsi, dan bantahan, dari para tergugat.

Usai satu per satu jawaban Tergugat dibacakan oleh Kuasa Hukum Tergugat, kesempatan berikutnya diberikan kepada, Edi Firman, SH., MH.,  selaku kuasa hukum dari para Penggugat.

Edy Firman langsung menolak dan mempertanyakan salah satu kuasa hukum Tergugat yang tiba-tiba muncul tanpa konfirmasi. “Mohon maaf yang Mulia, Majelis Hakim, ini ada kuasa hukum baru Tergugat yang tiba-tiba muncul tanpa konfirmasi kepada para penggugat atau kuasa hukum Peggugat”.

“Tidak ada pemeritahuan sebelumnya atau konfirmasi sebelumnya, sidang sebelumnya tidak pernah kelihatan kuasa hukum atas nama Samsul Hadi,” kata Edy Firman mempertanyakan kepada Majelis Hakim.

Edy Firman, sempat beradu argumen dengan Kuasa Hukum Tergugat dan Majelis Hakim, terkait legal standing kuasa hukum pihak Tergugat yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. “Kuasa Hukum Tergugat atas nama  samsul hadi, tidak ada dalam surat kuasa, akan tetapi yang bersangkutan tanda tangan surat jawaban Tergugat III dan dibiarkan ikut menghadiri sidang”.

Menurut Edy Firman, surat kuasa sangat menentukan, jika tidak cermat dan teliti dampaknya relatif  besar dalam penanganan perkara. Kritik pun juga ditujukan kepada Majelis Hakim. “Mohon Majelis Hakim untuk lebih cermat dan teliti dalam memimpin persidangan dalam memeriksa perkara a quo”.

“Kedudukan hukum (legal standing) jika tidak sesuai dengan aturan yang ada maka seharusnya tidak dapat diterima karena secara formil sudah cacat hukum, bahkan jika terjadi tiba-tiba ada kuasa hukum baru yang tidak pernah hadir sebelumnya dan tidak pernah tercantum sebagai penerima kuasa dari tergugat III, ini kan tidak sesuai dengan hukum acara atau dapat dikatagorikan selundupan”,  kata Edy Firman.

Majelis Hakim menjelaskan kepada Edy Firman, “surat kuasanya baru disusulkan pada saat setelah pembacaan jawaban”.

Edy Firman menyampaikan sindiriannya kepada Majelis Hakim,”Ilustrasinya sholat dahulu baru kemudian ambil air wudhu, apa begitu prosedur dan mekanismenya. Ini menyangkut integritas penegak hukum dan moralitas”.

Sidang sempat molor dari jadwal yang direncanakan, “Saya kecewa sidang  dijadwalkan pukul 10.00 WIB molor sampai jam 11-23 WIB, begitu pula juga para tergugat didalam surat jawabannya banyak ada kesalahan dalam penyebutan sebagai tergugat I, II, III tetapi disebut turut tergugat I, II, III. Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat copy paste dan tidak berkualias”, keluh Edy Firman.

"Edy Firman memberikan paparan pada Kuasa Hukum Tergugat dan siap bertarung secara kesatria. dirinya menyindir kuasa Tergugat untuk memperbaiki jawaban, sekaligus menyindir kuasa hukum Tergugat  yang terdiri pejabat pubik tetapi tidak cermat dan tidak teliti. “Jika  kalau begini tipe-tipe pejabat, bisa amburadul kepemimpinannya”.

Sementara usai sidang Kuasa Hukum dari para tergugat saat dikonfirmasi awak media tidak mau berkomentar, “tunggu hasil putusan aja” kata Wawan Setiawan singkat.

Sidang kembali di tunda sampai tanggal 13 Januari 2022 kamis dua pekan mendatang. (Sh/Er/Tim)

Share:

Read More

PEMDES DI TIGA WILAYAH KECAMATAN BERSAMA DPMD SITUBONDO, MENGGELAR MUSYAWARAH EVALUASI RAPERDES

SITUBONDO, Mitrajatim.Com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, bersama sejumlah Pemerintahan Desa (Pemdes), melaksanakan rapat evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022, di balairung kantor Kecamatan Panarukan, jalan raya Pantura, Wringinanom, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kamis (30/12/21)

Penyelenggaraan agenda itu, nampak dihadiri oleh beberapa Perangkat Desa (Perades) di tiga wilayah Kecamatan. Yakni, Perades Kecamatan Panarukan, Perades Kecamatan Kendit dan Perades Kecamatan Bungatan. Yang realisasi nya, diketahui berlangsung pada pukul 08.00 - 12.00 WIB. 

Imelda Susanti SE, selaku Kepala Seksi Bina Administrasi, Keuangan dan Aset Desa dari DPMD mengatakan, "Rapat evaluasi Raperdes ini dilaksanakan, dalam rangka untuk percepatan penetapan APBDes di tahun anggaran 2022." Tutur nya. 

Dijelaskan nya lagi, "Tadi telah saya sampaikan ketika rapat, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam evaluasi tersebut. Dan itu, sudah dalam proses penetapan. Sesuai regulasi nya, penetapan tersebut mengacu pada tanggal 31 Desember. Semoga penetapan nya nanti, bisa tepat pada waktunya." Terang Imelda. 

Di tempat yang sama, Kusnadi selaku Sekdes Bungatan menguraikan maksud diadakannya evaluasi Raperdes itu. Hasilnya, agar Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Situbondo, dapat menyuguhkan ulasan tentang APBDes tahun anggaran 2022, yang sebelumnya dinilai oleh DPMD. 

"Selain itu, tujuan nya untuk mengefektifkan penyelesaian APBDes di masing-masing Desa, se-Kabupaten Situbondo. Biasanya tidak bisa ditetapkan pada tanggal 31 Desember, seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun sekarang, keinginan itu arahannya akan bisa ditetapkan di tanggal 31 Desember. Yang sasarannya, agar dapat mencairkan pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (PTKPD) setiap bulan." Pungkas Kusnadi. Pewarta: ( Agung Ch)

Share:

Read More