Mutasi, Rotasi, Dan Lelang Jabatan = Kepentingan “WANI PIRO”

OPINI : Penyelenggaraan kerja birokrasi pemerintahan semestinya jauh dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Ada juga yang menyebut, tanpa korupsi, tanpa pungli dan tanpa jual beli jabatan.

Kolosi Korupsi & Nepotisme (KKN)  menyebabkan kerja birokrasi menjadi lamban dalam pelayanan dan sarat manipulasi. Oleh karena itu, mekanisme kerja yang transparan, akuntabel dan profesional serta ditunjang oleh sumber daya aparatur yang berintegritas salah satu jalan alternatif yang harus dilewati, disamping faktor kepemimpinan.

Namun, harapan itu rupanya masih jauh panggang dari api. Buktinya, masih ada pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah yang melakukan KKN. Praktik suap dengan modus mutasi, rotasi dan lelang jabatan masih berlangsung seakan dilestarikan. Salah satu faktor penyebab praktik itu ialah menguatnya politik dinasti atau adanya kekuatan politik baru yang masuk ke oknum pemerintah.

Kekuatan politik baru di pemerintah bisa menciptakan raja-raja kecil menguasai berbagai lini jabatan di daerah, baik sebagai kepala daerah, legislatif dan pmerintahan. Sekalipun kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, dan terpilih pemimpin yang jujur, tetapi satu pimpinan jujur tidak mampu melawan kroni yang lebih mementingkan kepentingannya.

"Ciri daerah yang patut dicurigai melakukan jual-beli jabatan. Pertama, banyak dinas yang sedang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Walau rata-rata para pelaksana tugas hanya menjalani beberapa bulan, tetapi jabatan Plt rawan untuk diperjualbelikan.

Ciri kedua, adanya kekuatan politik baru yang masuk pemerintah, Sehingga pengelolaan pemeritnah seperti mengelola barang jarahan perang yang “halal” untuk dibagi-bagi kepada kroninya. 

Tarif praktik jual beli jabatan yang di “dilelang” pun bervariasi. Dari para “makelar” jabatan yang berkeliaran mencari mangsa, ditentukan tarif  Rp 25 juta hingga Rp 400 juta. Posisi yang ditawarkan pun dari staf hingga eselon II.

"Walau mekanisme untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi sudah ada aturannya,  dan bahkan sistem terbuka di dalam merekrut pegawai atau jabatan tertentu itu dengan panitia seleksi yang luar biasa. Tetapi banyak pemerintah daerah mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan. Hasilnya, banyak pejabat yang akan mengisi sebuah jabatan tidak memenuhi persyaratan dari segi kepegawaian dan segi kompetensi.

Mengangkat seorang pejabat pimpinan tinggi itu menggunakan seleksi “abal-abal”, berdasarkan kemauan atau berdasarkan “wani piro”. Ini yang harus disorot dan diawasi. 

Pada akhirnya, pemerintah akan kesulitan melaksanakan open bidding atau lelang jabatan. Hal tersebut disebabkan karena banyak Pegawai yang apatis dan tidak percaya dengan proses open bidding, karena pejabat terpilih sudah ditetapkan pada saat pendaftaran.

Akibatnya, walau pemerintah mengumumkan pendaftaran open bidding, para pegawai tetap enggan untuk mendaftarkan diri, karena pada dasarnya “pelaku kepentingan” sudah menetapkan siapa pemenang lelang jabatan, dan peserta lainnya hanya sebagai “pewangi "sekedar penghilang bau" (red*)