Banyak Jalan Rusak di Bondowoso, Tapi Belanja Pegawai Kelebihan Rp 110 M, Kok Bisa?

 

Bondowoso mitrajatim.com - Sejumlah ruas jalan ruaak di Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2021 hingga 2023 ini.

Di sisi lain, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 216 miliar.

Bahkan, penyumbang Silpa terbesar ada di belanja pegawai sebesar Rp 110 miliar.

menilai jika kualitas infrastruktur jalan yang buruk menandakan eksekutif kurang peduli terhadap kepentingan masyarakat.

"Kebutuhan dasar yang diharapkan masyarakat adalah baiknya infrastruktur untuk menunjang aksebilitas dan mobilitas ekonomi," ucap Sutriyono kepada Mitra Jatim beberapa waktu lalu usai rapat Komisi III bersama sejumlah OPD mitra kerjanya.

Legislator PKB ini menandai ketidakseriusan eksekutif dalam membangun dari kecilnya pengajuan anggaran pembangunan jalan.

"Dari 1.000 kilometer lebih total ruas jalan di Bondowoso, diajukan untuk dibangun 50 kilometer saja dalam setahun," sebut wakil rakyat dari Dapil II ini.

Katanya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memperjuangkan program prioritas yang selaras dengan visi misi Bupati - Wakil Bupati Bondowoso.

"Jika pengajuannya kecil, memang secara prosentase realisasinya bakal besar, tapi jangkauan kemanfaatan untuk masyarakat rendah," bebernya.

Menurutnya, program selalu mengikuti besaran anggaran yang diajukan, bukan sebaliknya.

"Program always follow to money, bukan money follow to program," ujar Sutriyono.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso, Andi Hermanto juga menyayangkan Silpa belanja pegawai yang besar di tahun 2022.

"Artinya perencanaan kita masih agak ngawur. Sehingga anggaran yang seharusnya bisa dibelanjakan kepada dinas-dinas yang membutuhkan ternyata hanya tersimpan di belanja pegawai," ucap legislator dari PDI Perjuangan itu.

Pihaknya mengaku sudah meminta anggaran di bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat, seperti pertanian, UMKM hingga perdagangan, namun rata-rata tidak terealisasi.

"Pernyataan tim anggaran, katanya anggarannya minim jadi tidak bisa menganggarkan ke sana," tutur warga Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang tersebut.

Ironinya, ada Silpa ratusan miliar rupiah di belanja pegawai yang dampaknya tidak menyentuh sektor riil.

"Padahal kita komisi II dan III waktu itu wanti-wanti harus meminimalisir Silpa di belanja pegawai, sehingga bisa untuk dibelanjakan di sektor yang lebih bermanfaat,"ulasnya. (Red)