Klarifikasi Kades Tokelan Dinilai Upaya Mengaburkan Fakta, Warga Desak Penyelidikan Penggunaan Mobil Siaga

Situbondo, MITRAJATIM.COM - Klarifikasi yang disampaikan Kepala Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, terkait viralnya mobil siaga desa yang "nongkrong" di wisata Ijen, Bondowoso, justru menuai tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai pernyataan sang kades hanyalah upaya untuk menutupi dugaan penyalahgunaan aset desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan darurat dan pelayanan masyarakat. " Rabu (16/7/2025).

Dalam klarifikasinya, Ach. Misuri menyebut mobil siaga digunakan untuk mengangkut masyarakat dan istri perangkat desa dalam kegiatan wisata bersama. Namun, sejumlah warga mempertanyakan alasan penggunaan fasilitas desa untuk kegiatan rekreasi, apalagi melibatkan keluarga perangkat desa yang bukan bagian dari prioritas pelayanan publik.

"Mobil siaga itu dibeli dari dana desa dan fungsinya jelas untuk keperluan darurat, seperti mengantar warga yang sakit, ibu melahirkan, atau keperluan mendesak lainnya. Bukan untuk wisata," tegas salah seorang warga yang enggan disebut namanya.

Warga juga menilai, penjelasan bahwa "anak kades" yang mengemudikan mobil siaga semakin menguatkan dugaan penggunaan pribadi, meskipun diklaim sebagai kegiatan masyarakat. Apalagi, dalam video yang beredar, mobil siaga terlihat diparkir di area wisata, bukan di lokasi kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat.

"Kalau memang untuk kepentingan umum, mengapa harus dibawa ke tempat wisata? Apakah tidak ada armada lain? Kami merasa mobil siaga sudah keluar dari fungsinya," tambah warga lainnya.

Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat setempat juga mendesak pihak berwenang, khususnya Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyelewengan tersebut. Mereka meminta penggunaan mobil siaga diaudit secara transparan agar masyarakat mendapatkan kejelasan.

"Klarifikasi kades seolah dibuat untuk menenangkan situasi, padahal masalah ini bukan sekadar polemik di media sosial, melainkan menyangkut akuntabilitas dana desa yang berasal dari uang rakyat," ungkap seorang aktivis pemuda di Kecamatan Panji.

Masyarakat berharap, pemerintah kabupaten tidak tutup mata terhadap kasus ini. Mereka menuntut adanya sanksi tegas jika terbukti mobil siaga digunakan di luar ketentuan peruntukannya.

Pewarta : Husin M Ali Albalghoist