LSM Perkasa: Ego Sektoral "Potret Kebijakan yang Menyisakan Kekecewaan"

Bondowoso, MITRAJATIM.COM - Munculnya persepsi publik beragam kesan yang berkembang bukan karena absennya prosedur seleksi, melainkan karena keputusan akhir dinilai belum sepenuhnya menjawab sesuai dengan Tupoksinya.

"Johan Gondrong Ketua Umum LSM Perkasa mengatakan, menyoal kebijakan Bupati, dan merujuk pada uraian pekerjaan, peran, dan tanggung jawab utama yang tempatkan pada suatu organisasi, unit kerja, atau jabatan yang telah ditetapkan, terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas tidak disesuaikan dengan keahlianya.

Job description sangat penting dipelajari, untuk mengetahui kecocokan antara kemampuan diri dalam jabatan yang diembanya sesuai dengan kebutuhan, setidaknya ada kesesuian.

" Otonomi daerah sejatinya bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mempercepat kesejahteraan. Namun, di lapangan, kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) seringkali terjebak dalam lingkaran yang sama.

Birokratis, kurang partisipatif, dan tidak tepat sasaran, di tengah desakan peningkatan kualitas tata kelola (good governance), daripada menyelesaikan akar permasalahan dan polemik di masyarakat.

" Kritik utama tertuju pada alokasi APBD yang kerap tidak mencerminkan kebutuhan rill rakyat. Seringkali anggaran habis untuk belanja pegawai, ketimbang investasi infrastruktur dasar atau pelayanan kesehatan dan pendidikan.

" Informasi dari KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) bahkan menyoroti pentingnya sanksi bagi daerah yang anggarannya tak tepat sasaran.

Kritik muncul terkait "Viral-Based Policy"—kebijakan yang baru diambil setelah sebuah permasalahan viral di media sosial. Ini menunjukkan bahwa Pemda kurang proaktif dan tidak menggunakan data lapangan yang akurat.

Kesimpulan yang kami sampaikan, semua kebijakan yang terlanjur dilaksanakan seharusnya dievaluasi, agar supaya kedepan tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat. Pungkasnya.

Pewarta: Erna Yuni,S.

Publiser: MITRAJATIM.COM