Tanggapan Pakde Karwo, Soal Wali Kota Pasuruan Kena OTT KPK

Surabaya, mitra-jatim.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo, menyampaikan pentingnya pencegahan terhadap kasus korupsi di eksekutif maupun jajaran legislatif.

Ia mengatakan, para penegak hukum selayaknya tidak hanya menjalankan pola penindakan namun juga mengedepankan sikap antisipatif dalam mendidik para eksekutif untuk menjauhi korupsi.

Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini mengatakan bahwa, maraknya kasus korupsi merupakan akibat dari rendahnya integritas sang eksekutif. Hal ini sulit diantisipasi melalui perbaikan sistem. ungkapnya.

"Pakde Karwo mengatakan, harus ada peningkatan integritas dalam penyelenggara negara. Kalau pungli bisa diantisipasi melalui perbaikan sistem atau IT, namun kalau kelakuannya kan tidak bisa dikontrol," kata Pakde Karwo, ketika ditemui usai sidang paripurna di DPRD Jatwa Timur, Kamis (4/10/2018).

Perbaikan integritas dapat diawali dengan pola perekrutan calon pemimpin ataupun calon legislatif yang baik. Sebenarnya hal ini menjadi tanggungjawab partai politik.

Dantisipasi sejak proses rekrutmen awal yang bagus. Di antaranya, partai dan pemerintah harus memperketat proses pengawasan perekrutan," kata Soekarwo yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim ini.

Ia mencontohkan pola kaderisasi yang ada di Amerika. Menurutnya, pola kaderisasi tak hanya mempelajari visi misi semata namun juga track record hingga gaya hidup si calon pemimpin.

"Di negara barat, melalui keluarga hingga gaya hidupnya pun juga dicek. Misalnya, terkait dengan gaya hedonisme sang pelaku," katanya.

"Penduduk Amerika serba boleh namun untuk bisa menjadi seorang calon presiden, itu banyak sekali larangannya dan syaratnya. Sehingga, tidak semua orang dapat menjadi calon pemimpin hal ini akan berkaitan dengan track record si calon tersebut," katanya.

Melalui proses kaderisasi di partai dan pemerintahan, antisipasi seharusnya menjadi tanggung jawab dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selaiknya KPK turut serta menelusuri, meneliti sumber kekayaan dan memberikan peringatan terhadap yang bersangkutan.

"Laporan harta kekayaan yang dilaporkan  harus ditindaklanjuti. Ditelusri serta dipelajari, dari mana sumbernya,". paparnya.

Pakde Karwo menyebut bahwa pihaknya sudah berulang kali mengingatkan para kepala daerah agar konsisten menjaga integritas dalam pemerintahan.

"Saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan namun untuk merubah sikap integritas itu tak mudah. Saya mengibaratkan seperti menghancurkan plak di dalam pembuluh darah. Kalau tidak dihancurkan, bisa berakibat stroke," katanya.

Perlu diketahui, Operasi Tangkap Tangan  (OTT)  KPK di wilayah Pasuruan, penyidik mengamankan 6 orang, Kamis (4/10/2018). Salah satunya ada kepala daerah.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa pihanya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Febri, KPK  telah mengamankan 6 orang dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan kali ini. (had/tim*)