Demokrasi Merupakan Kebutuhan Dalam Sistem Ketatanegaraan

MITRAJATIM.COM - Ketika demokrasi menjadi suatu kebutuhan dalam sistem ketatanegaraan kita, sejak itulah konsep transparansi menjadi isue yang ramai dibicarakan bukan saja oleh para politisi, tetapi para akademisi bahkan rakyat biasa pun berbicara tentang transparansi.

Dengan demikian gugatan eksistensi tentang kepemimpinan yang transparan kini melanda dalam sistem pemerintahan sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governancy). 

" Fenomena ini menunjukkan, ketika kita menengok lebih jauh ke dalam, ternyata model itu hanya sebuah wacana sekedar lipstic atau hiasan bibir belaka, karena kenyataannya apa yang diperlihatkan oleh pemimpin tidak memperlihatkan perilaku yang transparan. 

Apalagi kalu kebijakan itu menyangkut masalah-masalah yang ada kaitannya dengan finansil. "Transparansi hanya merupakan slogan untuk mendapatkan dukungan publik, kenyataannya tidak ada satupun pemimpin yang siap secara vulgar membuka kondisi kepemerintahannya.

Sekalipun sistem pemerintahannya semakin rapuh dibawah tambuk penguasa Sementara tradisi kritis dan mekanisme control semakin tabu karena kekuatiran tudingan tidak loyal terhadap pimpinan.

" Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan. Bukan malah merespons negatif sehingga memicu konflik.

Tito menegaskan pentingnya peran dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.

Sehingga tidak heran banyak para aparat yang terjebak dalam kubangan lumpur kemunafikan birokrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam sistem kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan masih dalam bentuk wacana. Kata Kunci: Kepemimpinan YangTransparansi dan Akuntabel. (Redaksi MJ)