Berdasarkan informasi yang dihimpun mitrajatim.com, aksi akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Unsur elemen masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan akan menggelar penyampaian pendapat. Dari data yang terhimpun, aksi demo akan menyasar gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di beberapa provinsi hingga gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Tuntutan yang disuarakan beragam, dari isu-isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga isu-isu lokal yang spesifik di masing-masing daerah.
Informasi yang dihimpun di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan massa diperkirakan akan turun ke jalan dan memusatkan aksinya di Gedung DPRD Sumsel.
Aksi yang sempat diundur dari tanggal 29 Agustus ini akan membawa empat tuntutan utama, yaitu; mendesak DPR untuk tidak merealisasikan tunjangan tambahan bagi anggota dewan
Aksi juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, meminta revisi UU Pemilu, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.
Pihak kepolisian setempat telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi.
Sementara itu, di Kalimantan Selatan, aliansi yang menamakan diri "Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan" juga akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Aliansi ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum.
Lima tuntutan utama akan disuarakan, di antaranya adalah reformasi di tubuh DPR dan Polri serta penolakan terhadap penetapan Taman Nasional Meratus.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menyatakan telah melakukan persiapan untuk menghadapi rencana aksi demo yang akan digelar di kantor DPRD DIY.
"Pemda DIY menggandeng sejumlah tokoh masyarakat untuk berkoordinasi demi menjaga kondusivitas wilayah, menyusul adanya kericuhan pada aksi sebelumnya.
Aksi unjuk rasa ini juga akan berlangsung di ibu kota.
Ratusan warga dari Pati, Jawa Tengah, dilaporkan telah menyiapkan 10 bus untuk berangkat ke Jakarta pada hari Minggu dan akan menggelar aksi demo di depan Gedung KPK pada Senin, 1 September 2025.
Disesi lain, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga telah mengumumkan rencana aksi bertajuk "Indonesia (C)emas 2025 Jilid II" yang dijadwalkan pada awal September ini.
Meskipun tanggal pastinya belum dipastikan jatuh pada 1 September, aksi ini membawa 11 poin tuntutan, salah satunya adalah penolakan keras terhadap upaya pengaburan dan politisasi sejarah.
"Gelombang aksi ini merupakan respons atas berbagai isu nasional dan lokal yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
"Namun perkembangan terkini, BEM SI tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin (1/9/2025).
Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” ucap Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Muhammad Ikram saat dikonfirmasi
"Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan kedepan.
“Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik,” kata Ikram.
Pihak keamanan di masing-masing daerah telah mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya secara damai dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, muncul seruan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring untuk mengantisipasi potensi kerawanan. (Tim-MJ).
Terimakasih atas tanggapan dan komentar anda, kami team Redaksi akan menyaring komentar anda dalam waktu dekat guna kebijakan komonikasi untuk menghindari kata kata kurang pantas, sara, hoax, dan diskriminasi.
Dalam jangka waktu 1x24 jam segera kami balas
Kami tunggu saran dan kritikannya, salam !!!