Menjaga Irama Belanja Negara melalui Rencana Penarikan Dana (RPD)

MITRAJATIM.COM - Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan keuangan negara bukan sekadar memastikan bahwa anggaran terserap, melainkan bagaimana waktu penyerapan itu terjadi. Pengeluaran yang terlalu cepat di awal tahun berisiko menyebabkan kas negara menipis sebelum waktunya, sementara keterlambatan belanja justru menumpuk kegiatan pada akhir tahun, menciptakan pola “kejar tayang” yang tidak sehat.

Di sinilah peran Rencana Penarikan Dana (RPD) menjadi krusial. Rincian yang tercantum pada halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ini merupakan proyeksi bulanan dari kebutuhan pencairan dana oleh satuan kerja (satker) pemerintah. Meski tampak administratif, RPD sejatinya adalah alat pengatur tempo yang membantu negara menjaga irama belanja agar teratur, stabil, dan berdampak nyata bagi perekonomian.

Belanja negara memiliki daya ungkit terhadap perekonomian. Ketika dana pemerintah dibelanjakan secara konsisten sepanjang tahun, akan mengalir ke masyarakat melalui gaji pegawai, proyek infrastruktur, bantuan sosial, maupun belanja barang dan jasa. Efeknya, aktivitas ekonomi di sektor riil pun berdenyut secara stabil, bukan meledak di akhir tahun tetapi lesu di bulan-bulan sebelumnya. RPD membantu memastikan pola pengeluaran ini berjalan merata. Dengan merencanakan kebutuhan dana perbulan, instansi pemerintah dapat menjaga agar belanja tidak melonjak tiba-tiba atau justru tertahan.

Bagi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, kepatuhan terhadap RPD juga berarti pemerintah dapat memperkirakan dengan lebih baik berapa jumlah kas yang harus tersedia di Rekening Kas Umum Negara setiap saat. Arus kas negara pun menjadi lebih terkendali, tidak terlalu besar sehingga menimbulkan kas menganggur, dan tidak terlalu kecil hingga mengganggu pemenuhan atas tagihan pembayaran.

 

RPD Menjaga Keseimbangan Kas Negara

Dalam sistem keuangan publik, keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran bersifat sangat dinamis. Penerimaan negara, baik pajak, PNBP, maupun hibah, tidak dapat diterima secara dalam jumlah yang tetap setiap bulan. Ada periode-periode di mana penerimaan negara berlimpah, dan ada saat-saat tertentu di mana arus masuk lebih lambat.

Jika seluruh satker mencairkan dananya tanpa pola yang jelas, pemerintah akan kesulitan menyiapkan kas pada waktu yang bersamaan. Di sisi lain, ketika realisasi belanja meleset jauh di bawah rencana, dana pemerintah yang sudah tersedia bisa mengendap di kas, tidak produktif, bahkan berpotensi mengganggu efisiensi fiskal.

RPD menyeimbangkan kedua sisi itu. Melalui RPD, satker memberikan sinyal kepada Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan dana mereka, sehingga Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dapat mengatur likuiditas kas negara secara terencana. Prinsipnya: kas tersedia ketika dibutuhkan, tidak lebih, tidak kurang.

 

Disiplin Perencanaan, Cerminan Akuntabilitas

RPD bukan sekadar formalitas dalam DIPA. Dokumen ini disusun oleh satker sendiri berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, sehingga akurasi dan kedisiplinan dalam menyusunnya menjadi cermin dari kemampuan manajerial instansi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan anggaran oleh Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Evaluasi tersebut kemudian diwujudkan melalui penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. Kesesuaian antara realisasi belanja dan RPD menjadi salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran dalam penilaian IKPA. Instansi yang mampu mengeksekusi belanja sesuai rencana tidak hanya dinilai tertib secara administrasi, tetapi juga efisien dalam mengelola programnya.

Sebaliknya, deviasi yang terlalu besar antara rencana dan realisasi dapat menjadi sinyal adanya masalah—mulai dari perencanaan yang kurang cermat, proses pengadaan yang terlambat, hingga perubahan kebutuhan yang tidak diantisipasi. Pengelola keuangan di satker diberi kesempatan memutakhirkan RPD bulanan pada setiap 10 hari kerja pada awal triwulan. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dengan dinamika kegiatan serta perubahan kebijakan pemerintah yang mungkin berdampak pada pelaksanaan kegiatan satker.

 

Efek Domino dari RPD yang Baik

Ketika RPD disusun dan dilaksanakan dengan baik, dampaknya terasa tidak hanya bagi kementerian atau lembaga terkait, tetapi yang terutama bagi kestabilan ekonomi nasional.

1. Arus kas pemerintah menjadi stabil, memudahkan Kementerian Keuangan mengatur penarikan pinjaman, penempatan dana, dan strategi pembiayaan jangka pendek.
2. Belanja negara lebih merata sepanjang tahun, sehingga perekonomian masyarakat bergerak lebih seimbang. Pekerja proyek tidak lagi menunggu pencairan di akhir tahun, vendor mendapat kepastian pembayaran tepat waktu, dan daya beli masyarakat terjaga.
3. Akuntabilitas meningkat, karena setiap satker dituntut mampu menjelaskan dasar perhitungan kebutuhan dana dan penyimpangan yang terjadi.
4. Tekanan pada akhir tahun berkurang, menghindari fenomena belanja besar-besaran menjelang penutupan anggaran yang sering kali berisiko pada berkurangnya mutu hasil pekerjaan.

Era Digital dan Tantangan ke Depan

Penyusunan dan pemantauan RPD telah terintegrasi dalam aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh DJPb yaitu SAKTI dan Monsakti. Dengan sistem ini, data rencana dan realisasi dapat dipantau secara harian oleh unit-unit DJPb di pusat dan daerah maupun oleh satker sendiri, memungkinkan evaluasi lebih cepat dan koreksi lebih dini.

Namun digitalisasi tidak serta-merta meniadakan tantangan. Ketepatan perencanaan masih bergantung pada manusia di balik sistem, pada kemampuan pengelola keuangan satker memahami kebutuhan riil, menyusun proyeksi kegiatan, dan berkoordinasi lintas unit. Selain itu, kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, dinamika harga pasar, atau faktor force majeure tetap dapat memengaruhi ketepatan pelaksanaan RPD.

Karena itu, masih diperlukan peningkatan kapasitas perencana, pelaksana kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara, bahkan seluruh pengelola keuangan satker agar perhitungan kebutuhan kas semakin presisi. Koordinasi antara satker dan KPPN, selaku unit pelaksana DJPb di daerah, juga perlu terus diperkuat, agar aliran dana APBN tetap berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

 

Penutup

Rencana Penarikan Dana mungkin tampak seperti bagian kecil dari administrasi anggaran. Namun di balik tabel dan angka-angka itu, tersembunyi fungsi vital: menjaga aliran dana publik agar tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Dengan RPD yang disusun cermat dan dilaksanakan penuh disiplin, belanja negara tidak hanya terserap, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat. Ia memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja—menggerakkan ekonomi, mendukung pelayanan publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola fiskal negara.

 

Oleh : Lukas D Palintong

PNS Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso

Tulisan ini adalah opini penulis dan tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja.