Menyoroti Pejabat Publik di Daerah

Bondowoso, MITRAJATIM.COM - Suasana kota tape memanglah sejuk, namun berbeda dengan suasana diskusi, sejumlah lembaga Swadaya Masyarakat bersama para aktivis senior mendiskusikan tentang kebijakan oknum pejabat kini semakin menghangat diperbincangkan, bak gunung akan memuntahkan lahar panas.

"Kontradiksi, menyoroti adanya pejabat publik yang enggan untuk dikonfirmasi' MY, FR , HR dan DD masih ada lagi yang lainya, apakah ada perbedaan atau ada hal kusus? ataukah hanya orang tertentu yang bisa menemui?, hal ini perlu dipertanyakan, ini menunjukan sikap tidak profesional, terkesan apatis terhadap awak media yang getol mengkritik dan mengungkap kasus.

Bila ada pejabat yang alergi terhadap kritik, namun suka mencari sensasi dan pencitraan, itu pertanda ketidakmampuan sebagai Leadership," kata salah satu peserta diskusi.

Sosok yang terlihat baik' tidak menjamin itu tulus, peringai seperti itu hanyalah polesan liven untuk menarik perhatian. kinerja itu tidak dinilai dari seringnya rapat, namun hasil rapat diwujudkan dengan langkah nyata progres disesuaikan dengan besarnya anggaran.

Berdasar pada temuan dan hasil investigasi "entah mengapa pejabat ini berulang kali di hubungi melalui WhatsApp maupun seluler tidak ada respon, bila ada pejabat tebang pilih dalam memberi pelayanan pada masyarakat, itu merupakan pelanggaran" tegas salah satu peserta diskusi.

"Pemerintahan yang baik" atau (good governance), merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, partisipatif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kebijakan publik untuk suksesnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Hal ini harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan media, sebagai fungnsi kontrol sosial. Beberapa prinsip utamanya partisipasi dan peran serta masyarakat, penegakan hukum yang adil, transparansi, responsif, dan akuntabilitas lebih diutamakan.

Partisipasi (Participation): Setiap orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

'Sebagai kontrol sosial, terkait perseolan kinerja pejabat wajib untuk dikonfirmasi dari yang bersangkutan, hal konfirmasi sudah dilakukan namun tetap diabaikan dan tidak ada tanggapan, padahal ini untuk keberimbangan dan transparansi.

Kepandaian dan gelar akademik (titel), tidak menjamin keberhasilan dalam kinerja, hal itu dibutuhkan adaptasi serta kordinasi. Masyarakat hanya butuh hasil nyata yang bisa dirasakan, sampai saat ini kinerja pemerintah daerah dirasa masih statnan, daya beli masyarakat makin sulit, ekonomi makin merosot.

"Tidak perlu pencitraan didepan publik untuk bisa dihormati. Karena kerhormatan sejatinya datang dari diri sendiri. "Tidak perlu menghindar bila ingin terlihat bijak. Tidak perlu munafik bila ingin terlihat baik". 

Dramamu memang rapi, Ini pengingat' entah kapan, sudah terprediksi, suatu saat nanti jangan sampai terperosok sendiri. Pemimpin yang Visioner, selalu menanam hari ini' untuk dipanen generasi mendatang.

"Bila terasa ada sinisme publik, pertanda ada kepercayaan yang retak pada penguasa. Introspeksi dan evaluasi, bukan justru mencurigai pikiran rakyat".Kepemimpinan sejati adalah ketika rakyat merasa dilindungi, didengar, dan dihargai". (Sh - MJ).