Johan Gondrong Menyoroti Pelantikan, "PenempataNya Dianggap Tak Sesui"

Bondowoso, MITRAJATIM.COM  - Pelantikan Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung pada Kamis lalu menjadi momen penting untuk membaca arah kepemimpinan. Rotasi dan promosi jabatan sebenarnya merupakan instrumen strategis untuk mempercepat kinerja pemerintahan.

"Johan gondrong Ketua LSM Perkasa menyampaikan; pelantikan merupakan hasil dari mekanisme seleksi terbuka (open bidding), merupakan prosedur secara normatif patut diapresiasi karena open bidding merupakan ajang kompetisi dalam pengisian jabatan publik.

Mekanisme open bidding, proses seleksi yang pada akhirnya menyisakan tiga besar kandidat terbaik. Pada tahap ini, keputusan tidak lagi sepenuhnya teknokratis, melainkan masuk ke ruang kebijakan dan kepemimpinan politik.

"Bupati memiliki kewenangan menentukan satu dari tiga nama tersebut berdasarkan pertimbangan strategis dan kesesuaian dengan arah pembangunan daerah, meskipun prosedurnya meritokratik, hasil akhirnya harus mencerminkan pilihan kepemimpinan dan orientasi sesuai dengan keahliannya.

Munculnya persepsi publik beragam kesan yang berkembang bukan karena absennya prosedur seleksi, melainkan karena keputusan akhir dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan strategis daerah.

Menurutnya, pelantikan tersebut tidak berdasarkan sistem merit krn kadiskoperindag, kadispar, kepala BPBD serta staf ahli, saudari DN baru beberapa tahun menjadi kabid.Jika berdasar merit system, mereka mustahil dilantik karena masih terlalu dini utk naik eselon," tuturnya.

"Johan Gondrong mengatakan, seperti inisial PP kepala BKSDM adalah sarjana teknik yg sejak awal karirnya di Bappeda atai BP4D, tidak terlihat bersentuhan dengan kepegawaian, ada lagi Diskopperindag, Sarjana Teknik yang karirnya sebagian besar di BSBK dan Perkim

Profiling pegawai seperti apa yang dilakukan? terus profesionalisme yang diharapkan justru dipertanyakan, ada lagi inisial HG, seorang tehnik, ditempatkan di Diskoperindag" kata Johan Gondrong.

Pelantikan tersebut masih dibaca sebagai bagian dari rutinitas formal dan seremonial, belum sepenuhnya menunjukkan keberanian kepemimpinan untuk menjadikan birokrasi sebagai instrumen percepatan pembangunan.Pungkasnya.(Tim -MJ)