Bangunan di Atas Sungai Wajib Ditertipkan, Warga Tantang Tindak Lanjut

Bondowoso, MITRAJATIM.COM - Sebuah bangunan permanen yang berdiri di daerah perkotaan tepat di atas aliran sungai kecil memantik kemarahan warga. Struktur bangunan yang diduga melanggar aturan itu dinilai mempersempit dan menghambat aliran air saat musim penghujan.

"Tata letak bangunan yang  berada di lingkungan permukiman yang dibangun diatas sungai kecil (gorong gorong) menjadi ancaman serius saat musim hujan tiba.

Ketua Forum Peduli Masyarakat (FPM) meradang, berawal dari pengaduan masyarakat terkait bangunan klinik yang disinyalir melanggar. Pihaknya berupaya mengkonfirmasi pemilik dan dinas terkait untuk mendapat kejelasan.

Terkait aturan dan regulasinya, sungai (gorong-gorong) yang kini justru berubah fungsi layaknya lahan bangunan. Warga sekitar menyebut kondisi tersebut sudah berlangsung lama, namun belum tersentuh penindakan tegas dari pemerintah.

Saat hujan deras air meluap, sungainya makin sempit. Kalau sampai banjir besar, siapa yang mau tanggung jawab?” ujar seorang warga dengan nada kesal, (6/4/2026).

"Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, penyempitan aliran sungai berpotensi mempercepat sedimentasi dan memperbesar risiko banjir yang bisa mengancam permukiman di sekitarnya.

Warga menilai, keberadaan bangunan tersebut patut diduga melanggar aturan Garis Sempadan Sungai (GSS) yang seharusnya menjadi zona steril dari bangunan permanen.

Bangunan yang berdiri di bantaran sungai (daerah sempadan sungai) dan menutup alur sungai merupakan pelanggaran serius terhadap aturan tata ruang dan lingkungan di Indonesia.

Berikut adalah poin-poin penting terkait pelanggaran tersebut berdasarkan hasil pencarian:

Pelanggaran Aturan (Regulasi) Zona Terlarang: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menetapkan zona larangan bangunan permanen dari tepi sungai.

• Peraturan Pemerintah: Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sempadan, dan sungai merupakan kawasan pelindung yang lebarnya minimal 2 hingga 6 meter tergantung klasifikasi sungai.
• GSB: Mendirikan bangunan permanen melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang ditetapkan pemerintah daerah adalah dilarang, meskipun memiliki sertifikat hak milik. 
• Penyempitan Aliran Sungai: Bangunan, tembok pembatas, atau pagar yang dibangun di bibir gorong gorong dan sungai mempersempit alur, menyebabkan air mudah meluap.hingga berdampak banjir pada permukiman meningkatkan risiko banjir skala besar.
• Kerawanan Lingkungan: Menimbulkan pencemaran air, penumpukan sampah, dan risiko kebakaran.
• Kerusakan Infrastruktur: Bangunan liar menyebabkan penyumbatan aliran air dan bau tidak sedap, berpotensi polusi pada lingkungan.. 

"Harapan masyarakat pemerintah daerah bertidak terhadap bangunan di bantaran sungai untuk menormalisasi sungai (gorong gorong) terlebih dalam tata ruang kota.

Saat dikonfirmasi, pemilik klinik belum bisa menunjukan Izin. Setelah ditelusuri dan dikonfirmasikan pada dinas terkait, belum juga menunjukan titik terang.

• Jika hal ini dilamggar bangunan berisiko dibongkar paksa tanpa ganti rugi jika terbukti melanggar aturan.
• "Pemilik bangunan dapat menghadapi masalah hukum serius (sanksi pidana/administratif).

Masyarakat dihimbau untuk tidak mendirikan bangunan di daerah bantaran sungai guna menghindari risiko bencana dan hukum.

Secara regulasi, sempadan sungai di kawasan perkotaan minimal berjarak 2-3 meter untuk sungai bertanggul dan 10 hingga 15 meter untuk sungai tanpa tanggul. Zona ini memiliki fungsi vital sebagai ruang perlindungan ekosistem dan jalur aliran air.

Desakan pun menguat. Masyarakat meminta melalui Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Dinas Lingkungan Hidup segera turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi menyeluruh.

“Periksa izin bangunannya, PBG-nya ada atau tidak, sesuai tata ruang atau tidak, termasuk dokumen lingkungannya. Jangan tutup mata,” tegas warga lainnya. (Tim - MJ)