Faktanya "Obat OIbatan Disinyalir Banyak Kosong" Saling Lempar Tanggung Jawab, dan Bantahan Manajemen

KETAPANG, MITRA JATIM COM.- KALBAR. Selama ini unggahan pencapaian dan keberhasilan perbaikan layanan yang diposting Direktur RSUD Agoesdjam, drg. Basaria Rajaguguk, tampil meyakinkan di mata publik. 

"Namun kenyataan pahit di ruang rawat dan instalasi farmasi berbicara sebaliknya: lebih dari 200 jenis obat mulai pengobatan ringan, obat jantung, hingga kebutuhan bedah tercatat kosong melompong. Yang paling menyedihkan, saat kebenaran dicari, Dugaan pertama berupa sikap saling melempar tanggung jawab di kalangan pimpinan rumah sakit.

Awak media pertama kali mencoba menghubungi Kepala Instalasi Farmasi, Dini Rahma Satuti, S.Farm., Apt., M.Sc. Namun tanpa mau membuka data stok, ia langsung menutup pintu jawaban :

“Untuk informasi ketersediaan pengadaan obat-obatan dapat langsung berkoordinasi dengan Kabid Penunjang Medis dan Non Medis, dr. Suradi,” tegasnya singkat tanpa penjelasan lebih lanjut.

"Langkah dilanjutkan ke dr. Suradi yang ditunjuk, namun sama sekali tidak merespon konfirmasi. kemudian konfirmasi dilanjutkan kepada Pelaksana Harian (PLH) Direktur, Yulia Ningsih, SKM, M.Sos., yang terkesan menutupi fakta dan kembali melempar bola:

 

“Saat ini sudah beberapa obat tersedia, dan kekosongan obat ini hanya temporer/sebentar saja kami berupaya untuk memenuhi kebutuhan obat pasien rawat inap dan rawat jalan. Terkait kendala kekosongan ini bapak lebih pas langsung konfirmasi ke Bu Direktur ya pak”

Angka Menyangkal Bantahan

Klaim “hanya sementara” runtuh di hadapan data. Dari sekitar 270 jenis obat dan alat medis yang seharusnya tersedia, kurang dari 30 persen yang masih ada. Artinya: hampir 3/4 kebutuhan pasien tidak terpenuhi/Kosong

"Upaya konfirmasi menemui tembok saat diketahui drg. Basaria Rajaguguk sedang dalam perjalanan pulang dari Kuching, Malaysia, menemani pengobatan suaminya menimbulkan pertanyaan publik mengapa pemimpin RSUD terbesar Ketapang memilih fasilitas luar negeri?

Saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, respon yang diterima sangat tidak pantas:

“Ga, ada yang perlu direspon, bapak mau konfirmasi ke saya, saya masih di pesawat, sampai ketapang berita naik, Ok thanks”

Namun tak lama setelah tiba di Ketapang dan melakukan pertemuan internal manajemen, nada bicara berubah total. Basaria memberikan klarifikasi resmi

"Terima kasih atas konfirmasi yang disampaikan. RSUD dr. Agoesdjam berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saat ini memang terdapat beberapa item obat yang mengalami keterlambatan pengadaan maupun distribusi dari penyedia. 

Namun kondisi tersebut tidak menghentikan pelayanan kepada pasien, karena dokter dan Instalasi Farmasi telah menyiapkan “Alternatif Terapi” sesuai standar medis. Sampai saat ini kami juga belum menerima pengaduan resmi dari pasien terkait tidak memperoleh pelayanan obat akibat kondisi tersebut. Kami terus berupaya memastikan ketersediaan obat tetap optimal melalui percepatan pengadaan dan koordinasi dengan para penyedia.”

Ia menegaskan kembali posisinya:

“Sampai saat ini kami belum menerima laporan atau pengaduan resmi dari pasien terkait tidak memperoleh pelayanan obat akibat ketersediaan obat. Kami masih melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Yang dapat kami pastikan, pelayanan pasien tetap berlangsung dan terapi pasien tetap diupayakan sesuai standar pelayanan.”

 

"Pertanyaan mendasar pun muncul ketika kata Alternatif Terapi muncul,

Bagaimana definisi “alternatif terapi” yang dimaksud pimpinan rumah sakit? Apakah penggantian obat rutin jantung, darah tinggi, atau obat kanker yang sudah disesuaikan dengan kondisi tubuh pasien bisa begitu saja diganti tanpa risiko? Atau justru “alternatif” yang dimaksud adalah menyerahkan sepenuhnya kepada pasien untuk membeli sendiri di apotek luar?

Padahal hak pasien adalah mendapatkan obat yang tepat sesuai resep dokter secara cuma-cuma jika ditanggung BPJS maupun fasilitas umum. Bukan diganti dengan terapi yang tidak jelas, atau malah diarahkan mencari sendiri.

Klaim manajemen bahwa “tidak ada pengaduan” dan “layanan aman” terbentur keras dengan kenyataan di ruang rawat. Salah satu keluarga pasien berbicara dengan nada pasrah yang mendalam:

“Bingung kami mau jawab ape pak, mungkin bukan hanye kami sebagai keluarge pasien. Bapak nanya kedokter pun mungkin dokter bilang bingung gak am mau ngasi obat ape, sementare obat info nye banyak dak ade. Dan kami banyak bebeli keluar”

Ironi yang nyata:

Di media sosial terpampang cerita kemajuan dan pencitraan rapi; di gudang farmasi nyaris kosong melompong. Pihak berwenang mengaku tidak menerima laporan, namun pasien dipaksa membeli obat sendiri di luar.

Pertanyaan besar kini menggantung: Apakah pengaduan lisan pasien tidak dianggap sah tanpa prosedur birokrasi? Apakah verifikasi data dilakukan hanya berdasar laporan meja tanpa turun ke lapangan? Dan ke mana aliran anggaran yang seharusnya menjamin ketersediaan obat setiap hari?

Reporter Yudistira

Sumber.Tim

MITRAJATIM.COM Kalbar