Kades di Bondowoso Harus Tertib Adminitrasi Gunakan DD - ADD

Bondowoso,Mitra-Jatim.com- Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengingatkan seluruh kepala desa (kades) harus belajar tertib administrasi menuju pemerintahan desa yang bersih dalam menggunakan ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa (DD) untuk membangun desa. Bupati Amin menyampaikan pesan moral ini kepada 2019 kades di Pendapa Bupati Bondowoso saat membuka agenda Pembinaan, Petunjuk, dan Arahan Tim Fasilitasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Rabu pagi (14/3/2018).

Bupati dua periode pilihan langsung masyakarat Bondowoso- ini mengatakan, masih ada tujuh desa masih belum bisa mencairkan DD, karena ada persyaratan administrasi belum lengkap. ”Jadi untuk bisa mencairkan DD, laporan harus tepat waktu dan harus ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana periode sebelumnya. Jika pada waktunya desa tidak mampu mempertanggungjawabkannya, saya pastikan uangnya akan hangus. Untuk itu, mari kita belajar tertib administrasi dalam mengelola anggaran ADD maupun DD yang tetap sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Bupati Amin juga mengingatkan semua kades untuk mensinkronkan program pembangunan di desa dengan program pembangunan di tingkat Kabupaten. ”Karena, segala hal ikhwal yang berkaitan dengan penggunaan DD dan ADD sudah diatur oleh pemerintah kabupaten. Jadi, saya berharap pemerintah desa mengikuti dan menjalankan sesuai ketentuan yang ada agar ada sinkronisasi program pembangunan di desa dan di kabupaten,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Bupati Amin, 50 persen ADD bersumber dari APBD Bondowoso 2018 bisa dicairkan pemerintah desa. Sedangkan DD bersumber dari APBN, lebih dulu dicairkan pada 19 Februari 2018, namun hanya 20 persen. ”Mekanisme pencairan DD, tahap pertama 20 persen dan setelah SPj selesai, baru tahap kedua dicairkan 40 persen dan tahap ketiga 40 persen,” jelasnya. ”Pemkab Bondowoso sudah melakukan berbagai sinkronisasi mempercepat pembangunan di desa. Diantaranya Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) dan Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan Ibu (STOP Berduka) yang dinaungi peraturan bupati dan realisasinya di desa memakai dukungan DD,”  tambahnya. (edo)