Presiden Jokowi Lantik 1.456 Pamong Praja Muda IPDN

Bandung,mitra-jatim.com- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik 1.456 pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXV Tahun 2018. Pelantikan dilakukan Presiden Jokowi di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jabar, Jumat pagi (27/7/2018).

Dalam pelantikan itu, 2 lulusan terbaik IPDN mendapat penghargaan langsung dari Presiden Jokowi.  Pertama, Dewi Pertiwi Fitrah asal Sulawesi Selatan sebagai lulusan terbaik program Diploma IV (D-IV) dengan IPK 3,705. Dia mendapat penghargaan Kartika Astha Bratha dari Presiden Jokowi. Kedua Adnan Handari Anpio Tikoto asal Lampung sebagai lulusan terbaik program sarjana (S1) dengan IPK 3,722. Dia mendapat penghargaan Kartika Pranya Utama dari Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyematkan Pin Purna, Pin KPRM, serta pemasangan pangkat dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri kepada 2 lulusan terbaik IPDN Angkatan XXV/2018 tersebut. Hadir dalam pelantikan ini, ibu negara Iriana Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Tampak sejumlah menteri kabinet kerja, jajaran lembaga tinggi negara, Pj Gubernur Jabar M. Iriawan, perwakilan gubernur seluruh Indonesia, dan sejumlah tamu undangan.

Prosesi upara pelantikan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Presiden Jokowi sebagai irup dan Mantan Bupati Malinau, Kalimantan Utara Yansen Tipa Padan menjadi komandan upacara.  Rektor IPDN Ermaya Suradinata dan Wakil Rektor Reydonnyzar serta jajaran pimpinan IPDN mengiringi jalannya upacara. Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, 1.456 pamong parja muda dilantik setelah pendidikan 4 tahun dengan Sistem Pengajaran Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) dengan penempatan di  8 kampus IPDN dengan pola Kumpul-Sebar-Kumpul.

Kampus membekali mereka dengan ilmu dan teori kepemerintahan, pembentukan mental kepribadian, praktik lapangan satu, dua, tiga, dan empat, serta Program Bhakti Karya Praja dan KKN, serta praktik lapangan.  Juga dibekali membekali materi Revolusi Mental penjabaran dari Program Nawacita dan Trisakti. ”selain itu dibekali materi kebijakan strategis nasional terkini, pembekalan oleh pimpinan KPK, Kepala BNN, Panglima TNI, Kapolri, kebijakan strategis daerah oleh gubernur, bupati, dan wali kota yang berhasil. Mereka akan ditempatkan di daerah penugasan dengan sistem silang provinsi sesuai arahan Presiden dan Wapres,” jelas Mendagri Tjahjo Kumolo. (dya/tom/edo)