Selama masa pandemi Covid-19 kita memaklumi, tetapi masalah birokrasi yang masih di isi oleh pejabat Plt, sama halnya menunjukan ketidak mampuan pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi yanga ada, Seperti open biding yang sudah lama digembar gemborkan sampai sekarang nihil," Katanya.
Ditambah lagi rumor adanya makelar proyek melaui orang orang dekat di sekeliling penguasa, apakah itu dibenarkan? masyarakat makin cerdas dan tidak mau dibodohi," kelakrnya.
Menurutnya banyaknya 'makelar proyek' sebenarnya sudah banyak diketahui masyarakat Bondowoso. "Akan tetapi kegiatan tersebut masih mulus-mulus aja, sebab banyak pihak sudah ‘nina bobo-kan’, jadi mau tidak mau kami harus kritisi," Tuturnya.
"Seperti yang viral dipemberitakan beberapa waktu lalu, proyek pembangunan rehabilitasi Bangsal Kayu Sapi I di Desa Leprak, Kecamatan Kelabang Kabupaten Bondowoso, yang dimenangkan CV. Ragnarock dilaksanakan oleh Dinas PUPR Bondowoso bersama rekanan 'pesanan' orang dekat kekuasaan itu, patut diduga dan layak dipertanyakan masyarakat luas saat ini," Tegasnya.
Hasil Investigasi dilapangan, Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Bondowoso, melalui Wakil KetuaNya Sumitro Hadi menyampaikan hasil rangkumannya, CV. Ragnarock salah satu rekanan yang memberikan penawaran terendah, jauh dibawah HPS. Setelah terjadi gaduh dikarenakan penawaran lelang 51,8 %,.
"Lucunya Kesalahan itu lebih dilimpahkan kepada Dinas PUPR, Sedangkan Dinas PUPR sampai saat ini, belum melakukan serah terima Proyek bangunan tersebut. ”PUPR belum melaksanakan serah terima bangunan, belum melakukan pembayaran kepada CV. Ragnarock. Jadi SALAH ALAMAT, Jika ada pihak pihak menyalahkan Dinas PUPR”. itu bodoh dan kliru," Pungkasnya. (Sh/red*)