Satu Tahun Pemerintahan "Rahmad Bondowoso, Tidak Baik Baik Saja"

Bondowoso, MITRAJATIM.COM -  Pernyataan bahwa "satu tahun kinerja tidak ada prestasi" merujuk pada perdebatan dan evaluasi yang beragam mengenai satu tahun pertama pemerintah daerah Bondowoso yang dinahkodai "Abdul Hamid Wahid dan As'ad Yahya Syafi'i" belum ada gebrakan yang bisa dirasakan.

"Azura Koenang, Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Bondowoso mengatakan bahwa; Rahmat sudah berjalan satu tahun, namun dirasa masih stagnan dibandingkan dengan kabupaten sekitar," Ucapnya.

Pemerintahan yang tidak menunjukkan kemajuan atau perkembangan signifikan dalam berbagai aspek, seperti birokrasi, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, inefisiensi birokrasi, kebijakan yang tidak efektif, serta prioritasi citra di atas penyelesaian masalah yang mendasar. 

Koenang mengatakan, dampak ketidak pekaannya adalah; terhambatnya pembangunan, rendahnya kualitas layanan publik, dan stagnasi dalam berbagai indeks.

Penyebab stagnasi pemerintahan

• Birokrasi yang tidak efisien: Birokrasi yang menumpuk, rumit, dan lamban dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
• Korupsi: Praktik korupsi dapat menjadi penghambat utama kemajuan, seiring dengan tidak efektifnya pemberantasan korupsi.
• Kebijakan yang tidak efektif: Kebijakan seringkali hanya bersifat "tambal sulam" dan tidak mengatasi akar masalah, seringkali dengan prioritas proyek "mercusuar" daripada layanan dasar.
• Prioritas yang salah: Pemerintah lebih mengutamakan menjaga citra dibandingkan dengan memastikan kesejahteraan rakyat sehari-hari.
• Penegakan hukum yang masih lemah: Lemahnya penegakan hukum dan adanya diskriminasi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
• Pembangunan yang mengorbankan hak-hak dasar: Pembangunan yang terlalu difokuskan pada infrastruktur bisa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat dan menyebabkan konflik sosial.

Serapan anggaran: Pemerintah daerah yang stagnan mungkin mengalami serapan anggaran yang rendah. Pembangunan dan ketahanan pangan kurang diperhatikan, membuat kondisi ekonomi makin susah, daya beli masyarakat merosot terutama di tingkat desa.

"Bupati serta jajaran dibawahnya sulit ditemui, karena tiap harinya sibuk rapat, namun sangat disayangkan tidak sesuai dengan janji janji yang pernah dilontarkan dalam visi misi kampayenya. Pungkas Koenang. (Tim - MJ)