Leader in Waiting” Bukan Penguasa Tandingan: Komisi II DPR Ingatkan Bahaya Ambisi Wakil Yang Minta Lebih Dari Peran Sebagai Pembantu

Ketapang, MITRAJATIM.COM – Anggota DPR RI Komisi II, Deddy Sitorus, melontarkan peringatan keras terkait tuntutan penambahan kewenangan bagi Wakil Kepala Daerah, Pernyataan ini disampaikan saat rapat pembahasan hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah beberapa pekan lalu, dan kini semakin relevan dengan dinamika politik serta tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ketapang.(13 Juli 2026)

 

Dalam rapat tersebut, Deddy menegaskan secara konseptual dan peraturan, wakil kepala daerah adalah “Leader in Waiting” atau calon pemimpin masa depan, sekaligus pembantu utama kepala daerah bukan pejabat yang berhak menuntut kewenangan setara atau bahkan melampaui kepala daerah.

” Yang nama nya wakil itu adalah “Leader in waiting” Pembantu, memang pembantu, ” Tegas deddy

“Sudah tanpa peran saja sering terjadi konflik berkepanjangan antar kepala dan wakil daerah. Apalagi kalau kewenangan wakil ditambah, makin gila konfliknya,” tegas Deddy dengan nada tajam.

 

Pernyataan ini sangat menyoroti situasi di Kabupaten Ketapang. Diketahui luas di masyarakat bahwa Wakil Bupati Jamhuri Amir dianggap paling berjasa berjuang jauh lebih besar baik dari segi materi maupun perjuangan di lapangan saat proses pemilihan kepala daerah berlangsung.

Hal ini memicu dugaan kuat bahwa tuntutan untuk memperluas wewenang, mengelola anggaran, hingga terlibat dalam pengisian jabatan struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD) muncul karena merasa “lebih berhak” Diberikan banyak kewenangan. Tanpa disadari, tidak akan terpilih jika kedua nya tidak saling berjuang,

 

Deddy Sitorus mengingatkan, kesalahpahaman ini sangat berbahaya: “Jangan sampai tuntutan melebihi kepala daerah dalam hal pengelolaan keuangan, APBD, pembangunan, dan pengisian jabatan OPD. Yang dirugikan nantinya bukan pejabat, tapi masyarakat secara langsung.”

 

Lebih lanjut, Deddy menjelaskan solusi yang seharusnya diambil:

1. Perbaiki kesepakatan hubungan kerja sejak awal pembentukan koalisi, bukan setelah konflik pecah;

2. Berikan batas minimum tugas yang jelas kepada wakil bupati agar tercapai Kesetaraan Kesempatan Perkembangan (KIP), sebagai bekal pengalaman memimpin di masa depan namun juga sebagai wakil kepala daerah jangan menuntut yang berlebihan;

3. Pastikan wakil bupati dibatasi,namun juga tidak diberi wewenang melampaui tugas pembantu kepala daerah. Saat ini banyak wakil daerah “digenjet” tidak punya anggaran, tidak boleh tampil di publik, dan tidak dilibatkan tapi solusinya bukan menambah kewenangan melainkan menegaskan tugas yang jelas.

 

KLAIM YANG BERBEDA JAUH DENGAN REALITA

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir justru menyatakan hubungan kerjanya dengan Bupati Ketapang berjalan mulus.

“Pernyataan Pak Deddy memang betul secara undang-undang. Di Ketapang kami baik-baik saja, banyak pendelegasian tugas yang diberikan Pak Bupati kepada saya,” ujar Jamhuri.

 

"Klaim ini berbanding terbalik dengan dugaan dan kenyataan yang beredar di kalangan masyarakat serta para pendukung wakil bupati,Banyak pihak menduga bahwa Wakil Bupati justru menuntut diberikan ruang bergerak yang melebihi peran nya sebagai wakil bupati, di sisi lain tetap bersikeras menuntut wewenang yang jauh di atas batas tugas normatifnya menciptakan ketegangan yang belum terlihat jelas di permukaan, namun berpotensi meledak kapan saja.

 

Kondisi ini diperparah oleh peran pihak-pihak terdekat Jamhuri Amir yang diduga hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Alih-alih memberikan masukan yang sesuai aturan dan demi kemajuan Ketapang, mereka justru membisikkan tuntutan kewenangan berlebih tanpa memahami tata kelola pemerintahan yang benar.

 

Jika tuntutan ini dipenuhi, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan, proyek pembangunan terhambat, hingga kerugian keuangan daerah yang berujung pada pelayanan publik yang makin terabaikan.

(Reproter Yudistira) 

Sumber.Tim