Ketapang, MITRAJATIM.COM - Masyarakat Dusun Batu Kambing, Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, melayangkan protes keras terkait pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Sungai Saraf.
Proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara tersebut dinilai dikerjakan secara asal-asalan, tidak sesuai spesifikasi teknis, dan minim transparansi sejak awal pengerjaan.
Acik Sudianto, salah seorang warga setempat, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas mutu dan kualitas fisik jembatan yang dinilai sangat buruk serta jauh dari harapan masyarakat.
"Ini proyek memakai uang rakyat, namun hasilnya sangat mengecewakan dan terkesan terbengkalai. Kualitas pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB)," ujar Acik kepada awak media, Selasa (17/11/2026).
Senada dengan Acik, Iwan selaku warga Sandai juga menyoroti ketiadaan papan nama atau plang informasi proyek di lokasi kegiatan. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai identitas CV pelaksana, volume, serta rincian teknis bangunan wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan secara terbuka.
"Seharusnya ada papan informasi agar publik tahu. Tanpa itu, wajar jika masyarakat curiga ada upaya tersembunyi untuk mencari keuntungan sepihak," kritik Iwan.
Desakan Audit Investigatif dari PWK
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Kalimantan Barat (PWK), Verry Liem, memberikan penegasan dan desakan keras kepada pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan nyata.
"PWK mendesak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lapangan guna melakukan audit investigatif dan mengusut tuntas proyek ini. Jika terbukti ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, proses hukum yang tegas harus ditegakkan," tegas Verry.
Ia menambahkan, proyek infrastruktur pemerintah tidak boleh sekadar menjadi bangunan fisik formalitas, melainkan harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kualitas yang dapat diandalkan demi kepentingan publik.
Landasan Hukum Pengawasan Proyek Negara
Penindakan terhadap dugaan penyelewengan proyek infrastruktur ini berlandaskan pada sejumlah regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai penyalahgunaan wewenang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Mewajibkan transparansi informasi kepada publik dalam setiap penggunaan anggaran negara, termasuk keharusan memasang papan plang proyek.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Mengatur standar mutu, spesifikasi teknis, serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kontrak kerja di lapangan.
Reporter Yudistira
Sumber.Tim
MITRAJATIM.COM KalBar


Terimakasih atas tanggapan dan komentar anda, kami team Redaksi akan menyaring komentar anda dalam waktu dekat guna kebijakan komonikasi untuk menghindari kata kata kurang pantas, sara, hoax, dan diskriminasi.
Dalam jangka waktu 1x24 jam segera kami balas
Kami tunggu saran dan kritikannya, salam !!!