Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso kembali menetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi rekonstruksi jalan Pakisan Sumber Balen, kali ini M mantan Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso sekaligus mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek.
Penetapan M sebagai tersangka dilakukan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Senin (16/11/2026).
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bondowoso, Dian Purnama, S.H., M.H., menyampaikan penetapan tersebut dalam rilis perkara di Kantor Kejari Bondowoso.
Kasus ini berkaitan dengan penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen di bawah Dinas BSBK Bondowoso. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp4.760.481.000 atau sekitar Rp4,76 miliar.
Dalam perkara ini, M diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas BSBK sekaligus PPK di era Bupati KH Salwa Arifin.
Ia juga menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV Riandra Jaya berinisial RH pada 12 Juli 2022 sebagai pelaksana pekerjaan proyek tersebut. Namun, pelaksanaan proyek diduga menyisakan persoalan serius.
"Penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum (PMH), salah satunya berupa konstruksi pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Kondisi tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,2 miliar," ujarnya.
Besaran kerugian negara tersebut mengacu pada Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Provinsi Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026.
"Nilai kerugian itu menjadi salah satu dasar dalam pengembangan penyidikan perkara korupsi proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara itu," ujarnya.
Atas perkara tersebut, kata Dian, Kejari menerapkan sangkaan alternatif, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
"Alternatif lainnya adalah Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," ujarnya.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, M langsung ditahan oleh penyidik Kejari Bondowoso di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bondowoso.
"Penahanan dilakukan setelah penyidik menilai telah terpenuhi minimal dua alat bukti, pasal yang disangkakan memiliki ancaman hukuman lebih dari lima tahun, serta untuk mempermudah proses pemeriksaan pada tahap penyidikan maupun penuntutan.
"Penetapan M menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan–Sumber Balen. Sebelumnya, pada 9 November 2026, Kejari Bondowoso telah menetapkan RH selaku Direktur CV Riandra Jaya sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Dengan penetapan ini kata Dian, Kejari telah menyentuh dua pihak dari unsur penyedia jasa dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam kasus ini pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur.
Proyek yang seharusnya menghasilkan jalan berkualitas bagi masyarakat justru diduga bermasalah dalam pelaksanaan konstruksinya dan menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,2 miliar.
Selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan proyek tersebut. (Tim -MJ)


Terimakasih atas tanggapan dan komentar anda, kami team Redaksi akan menyaring komentar anda dalam waktu dekat guna kebijakan komonikasi untuk menghindari kata kata kurang pantas, sara, hoax, dan diskriminasi.
Dalam jangka waktu 1x24 jam segera kami balas
Kami tunggu saran dan kritikannya, salam !!!