Ketapang, MITRAJATIM.COM Kalbar - Proyek penataan infrastruktur bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Ketapang kembali disorot tajam menyusul insiden kelalaian fatal. Pipa induk Perumdam Tirta Pawan di Jalan S. Parman, tepatnya di depan Lapas Ketapang, dilaporkan putus setelah menghantam galian eksavator proyek renovasi gorong-gorong. Akibatnya, krisis air bersih melanda ribuan warga selama beberapa hari.
Berdasarkan penelusuran di lapangan dan papan informasi proyek, kegiatan tersebut merupakan Pekerjaan Penataan Sistem Drainase Perkotaan di Kecamatan Delta Pawan. Proyek ini dibiayai melalui APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp1.889.869.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang dikerjakan oleh CV. Adi Wijaya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: P/2054/KPA-APBD/DPUTR-D/000.3.2/IX/2026 tertanggal 1 September 2026.
Krisis Air Bersih dan Lumpuhnya 17 Ruas Jalan
Tumpahan air dari pipa berdiameter besar yang pecah tersebut sempat menggenangi area galian dan melumpuhkan total distribusi air bersih ke sedikitnya 17 ruas jalan utama. Wilayah terdampak meliputi:
Jalan Lingkar Kota
Sukaharja
Kalinilam
Paya Kumang
Jalan Jenderal Sudirman
Jalan S. Parman hingga Jalan HOS Cokroaminoto
Kelumpuhan pasokan ini memicu penderitaan bagi warga yang mengalami kekeringan air saat itu, ditambah kemacetan parah akibat terhambatnya arus lalu lintas dan mobilisasi angkutan barang di sekitar lokasi proyek.
Pertanyaan Publik: Transparansi Anggaran dan Tanggung Jawab
Persoalan ini menyisakan tanda tanya besar di kalangan warga dan elemen masyarakat. Sejumlah isu krusial yang mendesak untuk dijawab secara transparan meliputi:
Kejelasan Biaya Perbaikan: Siapa pihak yang menanggung beban finansial atas kerusakan fasilitas vital milik daerah tersebut?
Kompensasi Warga: Hingga kini, tuntutan hak kompensasi atas kerugian moril dan materiil akibat terputusnya aliran air bersih belum mendapat kejelasan dari pihak berwenang.
Standar Operasional Prosedur (SOP): Mengapa pipa induk strategis bisa tersangkut dan hancur di dalam struktur box culvert lama tanpa mitigasi yang memadai?
Tanggapan Pejabat dan Temuan Sidak DPRD Ketapang
Menanggapi gejolak sosial ini, Komisi 4 DPRD Ketapang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Selasa (29/9/2026).
Kepala Dinas PUPR Ketapang, H. Denneri, mengonfirmasi insiden tersebut terjadi di tengah pengerjaan drainase dalam kota. Menurutnya, perbaikan jaringan telah dibicarakan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) teknis.
"Kedepannya perlu dibangun kerja sama dan regulasi khusus dengan pihak ketiga terkait pelayanan publik. Mengenai tuntutan ganti rugi warga, hal itu merupakan tanggung jawab penyedia layanan (PDAM). Jika PDAM menerapkan sanksi atau denda, tentu akan dibicarakan lebih lanjut bersama pelaksana proyek," tegas Denneri.
Sementara itu, Pengawas Lapangan Radiansyah bersama perwakilan pelaksana proyek CV. Adi Wijaya berdalih bahwa posisi pipa berada di dalam struktur box lama yang harus dibongkar. Mereka mengeklaim telah berupaya maksimal dengan lembur selama dua hari dua malam bersama tim Perumdam Tirta Pawan agar aliran air dapat tersambung kembali.
Di sisi lain, Ketua Komisi 4 DPRD Ketapang, Riyan Heriyanto,, menyayangkan lambatnya respons teknis dari pihak Perumdam Tirta Pawan yang memerlukan waktu lebih dari 1×24 jam untuk mendatangkan peralatan darurat. Kendati pasokan air kini dilaporkan telah kembali normal, Riyan menegaskan agar kejadian serupa tidak terulang pada sisa waktu pelaksanaan proyek yang dijadwalkan rampung pada 11 Desember 2026 mendatang.
"Setiap pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah harus berjalan efektif, efisien, dan tetap menjaga lingkungan serta fasilitas publik di sekitarnya," pungkas Riyan.
Keluhan Pelanggan:
"Karen's putusnya aliran PDAM kami terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air guna kebutuhan, pelaksana proyek hanya tau untung kami yang menderita, "gumam Pelanggan PDAM yang tak mau namanya disebut.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya mendapatkan keterangan resmi dan perimbangan pemberitaan dari pihak manajemen Perumdam Tirta Pawan terkait kepastian sanksi serta ganti rugi bagi warga terdampak.(Tim)
Reporter Yudistira
Sumber.Masyarakat
MITRAJATIM.COM KalBar


Terimakasih atas tanggapan dan komentar anda, kami team Redaksi akan menyaring komentar anda dalam waktu dekat guna kebijakan komonikasi untuk menghindari kata kata kurang pantas, sara, hoax, dan diskriminasi.
Dalam jangka waktu 1x24 jam segera kami balas
Kami tunggu saran dan kritikannya, salam !!!