Gubernur Jatim Soekarwo Lantik 4 Pejabat Bupati

Surabaya,Mitra-Jatim.com- Gubernur Jatim Soekarwo melantik empat Penjabat (Pj) Bupati di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa pagi (13/3/2018). Mereka adalah Pj Bupati Bojonegoro  Suprianto yang sehari-hari Asisten I Sekdaprov Jatim;  Pj Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo yang kesehariannya Kepala Baperwil Jember;  Pj Bupati Sampang  Jonathan Judianto; dan Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh yang sehari-hari Kepala Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Pamekasan, Madura.

Empat Pj Bupati tersebut akan menjabat di daerahnya paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal dilantik pada 13 Maret 2018. Mereka menggantikan bupati yang masa jabatannya berakhir.  Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari masa jabatannya berakhir 28 Februari 2018, Bupati Sampang, Fadhilah Budiono berakhir 26 Februari 2018, Bupati Bangkalan  Makmun Ibnu Fuad berakhir 4 Maret 2018 dan , Bupati Bojonegoro Suyoto berakhir pada 12 Maret 2018.

Empat daerah yang dipimpin Pj Bupati ini, bersama 9 kabupaten dan  kota lainnya, akan menggelar Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018. Sedangkan di Jatim total ada 13 kabupaten dan 5 kota,  plus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur melaksanakan Pilkada Serentak 2018. Dalam sambutannya, Gubernur Soekarwo mengatakan, sesuai UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dilantiknya empat pejabat eselon II di lingkup Pemprov Jatim ini, untuk menggantikan posisi bupati yang memasuki purna tugas sebelum digelar Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018. Para Pj Bupati ini diambilkan dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II di Pemprov Jatim.

Gubernur Soekarwo meminta empat Pj Bupati melaksanakan tugas sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya.  Diantaranya, berkomunikasi dengan seluruh unsur Forkopimda, menyukseskan penyelenggaraan pilkada, menjaga netralitas ASN, dan menjaga kondusifitas di wilayahnya. Sebagai langkah awal,  para Pj Bupati diharapkan mengambil inisiatif untuk segera bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik  Forkopimda,  DPRD, TNI, Polisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. (lia/edo)