LARM-GAK menilai, komitmen MA dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dipertanyakan.
"Komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, kembali dipertanyakan," kata Baihaki Akbar kepada Mitra Jatim. Minggu (19/6/2022).
Dirinya juga berharap, agar KPK segera mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas ditolaknya kasasi di MA.
Walaupun Mahkamah Konstitusi melarang jaksa penuntut umum untuk mengajukan PK, lanjut Baihaki, KPK dapat mencobanya jika berkaca dari kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang sempat ditangani KPK kala itu.
"LARM-GAK mendorong agar KPK mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Sekalipun sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa penuntut umum dilarang mengajukan PK, kemungkinan itu penting untuk tetap dicoba," jelasnya.
Lebih lanjut, Baihaki akan meminta Komisi Yudisial (KY) turut serta melakukan pemeriksaan amar putusan yang dikeluarkan MA dalam penolakan kasasi yang diminta KPK dalam putusan bebas Samin Tan.
"Komisi Yudisial harus segera melakukan eksaminasi putusan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Mahkamah Agung," pungkas Baihaki Akbar.
Pewarta : Agung Ch
Terimakasih atas tanggapan dan komentar anda, kami team Redaksi akan menyaring komentar anda dalam waktu dekat guna kebijakan komonikasi untuk menghindari kata kata kurang pantas, sara, hoax, dan diskriminasi.
Dalam jangka waktu 1x24 jam segera kami balas
Kami tunggu saran dan kritikannya, salam !!!