Di bawah arahan langsung Bupati Situbondo, sinergi antara Satgas Premanisme, Dinas PUPR, dan lembaga masyarakat mulai terbentuk dengan pola kerja yang transparan dan responsif terhadap informasi publik. Langkah ini menjadi bentuk konkret komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap pekerjaan infrastruktur benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan sekadar seremonial pembangunan.
Bupati Situbondo Rio Wahyu Prayogo dalam kesempatan turun lapangan menyampaikan, pengawasan bersama ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemerintah terhadap uang rakyat.
“Saya tidak ingin ada proyek yang dikerjakan asal jadi. Kita harus hadir di lapangan, memastikan kualitasnya. Karena setiap tetes keringat pembangunan adalah amanah rakyat yang harus kita jaga,” tegas Rio Wahyu Prayogo Bupati Situbondo.
Langkah cepat ini juga menjadi respons terhadap beberapa pemberitaan dan laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyoroti mutu pekerjaan di sejumlah titik. Alih-alih menghindar, Bupati justru mengajak Satgas Premanisme untuk ikut mengawasi langsung jalannya proyek.
Ketua Satgas Premanisme Situbondo, Saiful Bahri, menyambut baik langkah tegas Bupati tersebut. Dalam wawancara bersama Mitra Jatim, ia menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah dalam melibatkan semua pihak.
“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Bupati. Ini nyata ya, artinya apa yang beliau katakan bahwa akan terjun langsung untuk mengawasi kualitas proyek, benar-benar diwujudkan,” ujarnya.
Menurut Saiful, kehadiran Satgas bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menjadi mata dan telinga pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengawasi mutu pembangunan.
“Satgas ini bukan untuk membungkam LSM, tapi justru memperkuat sinergi. Kami ingin lembaga-lembaga masyarakat ini bisa profesional, berbasis data, dan punya legalitas yang jelas,” tegasnya.
Saiful juga menyoroti pentingnya pembinaan bagi lembaga kontrol sosial agar setiap laporan dan temuan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.
“Kami sudah siapkan pembinaan dan pelatihan. Bahkan nanti akan kita daftarkan ke Kemendagri untuk kursus singkat tentang bagaimana menjadi lembaga swadaya masyarakat yang benar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Situbondo, Abdul Kadir, menilai sinergi antara pemerintah, Satgas, dan masyarakat merupakan langkah maju dalam menciptakan iklim pembangunan yang sehat.
“Pembangunan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga integritas. Kami di PUPR terbuka untuk diawasi. Karena pengawasan yang baik akan memperkuat hasil kerja dan kepercayaan publik,” ujarnya singkat.
Tak hanya pengawasan teknis, Saiful Bahri juga menegaskan pentingnya peran media untuk tetap menjadi corong kebenaran yang tajam namun berimbang.
“Saya mohon kepada teman-teman media, ayo kita bangun Situbondo dengan berita yang tajam dan berbobot. Kalau dugaan, sertakan data. Kalau tuduhan, tulis sebagai tuduhan yang bisa diuji,” pesannya.
Di akhir wawancara, Saiful menekankan dua hal penting dalam peran Satgas: pembinaan dan pencegahan. Ia berharap Situbondo bisa menjadi contoh daerah yang menekan potensi pelanggaran tanpa harus mengedepankan penindakan hukum.
“Yang keren itu bukan bisa memenjarakan orang, tapi bisa mencegah terjadinya pelanggaran. Satgas ingin duduk bersama semua pihak, belajar, dan meng-upgrade kemampuan agar Situbondo benar-benar naik kelas,” tutupnya.
Langkah kolaboratif ini menjadi tonggak baru bagi Situbondo. Antara pemerintah, masyarakat, dan media — kini berjalan dalam satu barisan: mengawal pembangunan agar berdaya guna, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pewarta : Husin M Ali Albalghoist
Terimakasih atas tanggapan dan komentar anda, kami team Redaksi akan menyaring komentar anda dalam waktu dekat guna kebijakan komonikasi untuk menghindari kata kata kurang pantas, sara, hoax, dan diskriminasi.
Dalam jangka waktu 1x24 jam segera kami balas
Kami tunggu saran dan kritikannya, salam !!!