Diharapkan agar Masyarakat Pelaku Usaha dan pemilik Produk, khususnya Makanan dan Minuman segera mengurus Sertifikasi Halal. Terhitung 17 Oktober 2024, semua Produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikat halal.
"Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal pada BPJPH Mastuki mengatakan surat keputusan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) untuk melaksanakan kewajiban bersertifikat halal dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya.
Kriteria sebagai berikut:
1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
3. Memiliki hasil penjualan tahunan atau omzet maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
4. Memiliki nomor induk berusaha (NIB)
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
Untuk sertifikat halal gratis sementara hanya untuk makanan minuman yg tidak berbahan daging sembelihan.
Untuk itu diharapkan oleh Diskopetindag dan Kemenag, pelaku Usaha segera mendaftarkan produknya sebelum tanggal 17 Oktober 2024. Lebih cepat lebih baik, dan Gratis, kata Petugas dan Pendamping P3H kemenag Bondowoso. (Awo~MJ).